JAKARTA, Pegaf.com — Langkah Presiden Prabowo Subianto meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru memantik perdebatan hangat di publik. Alih-alih melakukan perampingan sesuai amanat reformasi, pemerintah justru memperbesar struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berimplikasi langsung pada pembengkakan anggaran pertahanan.
Dengan penambahan ini, jumlah Kodam TNI Angkatan Darat (AD) melonjak dari 15 menjadi 21. Selain itu, Prabowo juga mengukuhkan enam grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus), 20 brigade teritorial pembangunan, serta satu resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) milik TNI Angkatan Udara. Tak hanya itu, jabatan Wakil Panglima TNI yang sempat kosong selama 25 tahun kembali dihidupkan.
Kementerian Pertahanan menyebut, pembentukan Kodam baru bertujuan memperkuat sistem pertahanan teritorial di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks. “Kita harus siap menghadapi segala potensi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Penambahan struktur ini bagian dari modernisasi TNI,” kata Juru Bicara Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, dikutip dari Kompas.com (8/8/2025).
Namun, langkah ini menuai kritik tajam dari para pegiat reformasi sektor keamanan. Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, menilai penggemukan organisasi TNI bertolak belakang dengan semangat reformasi 1998 yang menuntut militer kembali fokus pada pertahanan eksternal dan tidak terlibat dalam urusan sipil.
“Penambahan Kodam ini menghidupkan kembali pola dwifungsi militer secara halus. Kodam pada masa Orde Baru punya peran besar mengawasi masyarakat, mengendalikan partai politik, dan menopang kepentingan rezim,” ujar Gufron, dikutip dari Tempo.co (9/8/2025).
Membengkaknya Anggaran Pertahanan
Data resmi Kementerian Keuangan dalam APBN 2025 menunjukkan, alokasi belanja pertahanan tahun ini mencapai Rp 154,2 triliun, naik 12,1% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 137,6 triliun. Kenaikan ini menempatkan sektor pertahanan sebagai salah satu lima besar pos belanja kementerian/lembaga terbesar di APBN 2025.
Kementerian Keuangan menjelaskan, sebagian besar kenaikan anggaran digunakan untuk modernisasi alutsista, pemeliharaan fasilitas, dan dukungan operasi. Namun, penambahan Kodam, brigade, dan satuan khusus otomatis menyedot dana tambahan untuk pembangunan markas, pengadaan peralatan, gaji personel, hingga biaya operasional.
Ekonom dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memperingatkan bahwa ekspansi struktur TNI di tengah ketatnya fiskal negara berpotensi mengorbankan pos anggaran penting lain, seperti kesehatan dan pendidikan. “Belanja pertahanan memang penting, tetapi harus proporsional. Kita masih punya PR besar dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya kepada CNN Indonesia (10/8/2025).
Berdasarkan perhitungan Lembaga Studi Anggaran dan Kebijakan Publik, penambahan satu Kodam bisa membutuhkan biaya awal Rp 400–500 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan perekrutan personel. Belum termasuk biaya pemeliharaan setiap tahunnya.