JAKARTA, Pegaf.com – Presiden Prabowo Subianto memperingatkan keras para jenderal TNI, Polri, dan elit politik agar tidak melindungi tambang ilegal.
Ia menegaskan pemerintah akan menindak tegas siapa pun yang terbukti membekingi aktivitas tambang ilegal, meskipun berasal dari partainya.
Prabowo mengungkapkan, laporan aparat mencatat setidaknya 1.063 tambang ilegal aktif dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
“Apakah ada orang besar, orang kuat, jenderal dari mana pun, tidak ada alasan, kami akan bertindak,” katanya, dilansir CNBC Indonesia.
Pernyataan keras itu ia sampaikan dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD 2025 di Gedung DPR-MPR, Jumat (15/8/2025).
Pemerintah, lanjut Prabowo, tidak hanya menyasar korporasi besar, tetapi juga individu berpengaruh yang berani menutup-nutupi kejahatan pertambangan ilegal.
Strategi Penertiban Tambang Ilegal Nasional
Prabowo menekankan pentingnya dukungan penuh dari partai politik, lembaga legislatif, serta masyarakat dalam membersihkan sektor pertambangan dari praktik haram.
Ia mengaku telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menurunkan pasukan dari provinsi lain, guna mencegah konflik kepentingan lokal.
Strategi ini bertujuan memutus rantai keterlibatan oknum aparat di daerah yang sering ikut melindungi aktivitas pertambangan ilegal.
“Kalau rakyat yang nambang, ya kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur, jangan nyelundup ratusan triliun,” ungkapnya.
Dengan mekanisme koperasi, pemerintah berupaya membedakan antara rakyat kecil yang menggantungkan hidup dengan mafia pertambangan berskala besar.
Langkah ini dinilai sebagai upaya mengurangi resistensi sosial, sembari tetap memastikan pendapatan negara tidak terus menerus bocor.
Lahan Sawit Ilegal Ikut Disikat Negara
Selain tambang ilegal, Prabowo mengungkap keberhasilan pemerintah menguasai kembali jutaan hektare lahan sawit yang melanggar aturan hukum.
Menurutnya, Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menjadi landasan kuat dalam penertiban kawasan hutan yang selama ini dijarah perusahaan.
Ia menyebut, dari total potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, sebanyak 3,1 juta hektare telah kembali dikuasai negara.
“Yang sudah jelas melanggar 3,7 juta hektare dan dari jumlah itu, 3,1 juta sudah dikuasai kembali,” jelasnya.
Lahan sawit tersebut sebelumnya dikelola perusahaan yang membandel, bahkan mengabaikan pemanggilan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Prabowo menegaskan negara tidak boleh kalah menghadapi korporasi yang terang-terangan menantang hukum dan merugikan kepentingan rakyat banyak.
TNI Turun Langsung Kawal Penertiban Sawit
Untuk memastikan lahan sawit ilegal benar-benar kembali ke negara, Prabowo mengerahkan pasukan TNI mengawal tim eksekusi di lapangan.
Ia mengungkapkan, langkah ini dilakukan karena sering terjadi perlawanan keras dari pihak-pihak yang enggan melepas lahan bermasalah.
“Berani-berani melawan Pemerintah NKRI, ya kita hadapi, Saudara-Saudara,” kata Prabowo menegaskan tanpa ragu dalam forum legislatif.
Langkah pengerahan TNI dianggap kontroversial, namun pemerintah menilai cara ini perlu karena kasus sengketa lahan sawit kerap menimbulkan bentrokan.
Prabowo menambahkan, ada putusan pengadilan inkrah berusia 18 tahun terkait penyitaan kebun sawit, tetapi selama ini tak pernah dijalankan.
Dengan keterlibatan TNI, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap korporasi sawit bermasalah.