JAKARTA, Pegaf.com — Pemerintah memastikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak naik pada 2026, meski belanja negara tembus Rp3.786,5 triliun.
Presiden Prabowo Subianto lebih memilih Pemerintah Fokus pada Prioritas Nasional mengalokasikan anggaran untuk pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat.
Pilihan ini menegaskan arah kebijakan fiskal tahun depan, yang tidak memihak ASN meski beban kerja mereka terus meningkat.
Sri Mulyani Tegaskan Fiskal Sempit
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan ruang fiskal pemerintah terbatas, sehingga kenaikan gaji PNS belum menjadi opsi realistis tahun depan.
“Gaji (PNS) kita melihat belum ada fiscal space 2026, mayoritas untuk program prioritas nasional,” tegas Sri Mulyani lugas, dilansir CNBC Indonesia.
Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat sinyal bahwa kesejahteraan ASN harus bersabar, menunggu situasi fiskal lebih longgar.
Defisit APBN Menggerus Ruang Belanja
Rancangan APBN 2026 menargetkan penerimaan Rp3.147 triliun, sedangkan defisit dipatok Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB.
Kondisi ini membuat pemerintah harus memilih sektor prioritas, dan gaji PNS bukan termasuk agenda mendesak yang segera dituntaskan.
Dengan demikian, keseimbangan anggaran dipertahankan, tetapi konsekuensinya aparatur negara menanggung stagnasi penghasilan.
Nasib PNS Jadi Perbincangan Publik
Kebijakan ini memicu diskusi luas, sebab PNS dianggap ujung tombak birokrasi, namun kesejahteraannya justru tertahan tahun depan.
Publik menilai keputusan pemerintah strategis, tetapi meninggalkan dilema: menjaga defisit atau mengorbankan motivasi aparatur sipil.
Jika tren berlanjut, loyalitas ASN berpotensi goyah, meski Prabowo berfokus pada prioritas besar pembangunan nasional. *)
Reporter: Juan
Editor: Dilina