JAKARTA, Pegaf.com — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengecam pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai merendahkan profesi guru sebagai “beban negara”.
Pernyataan Menkeu yang menyebut “apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat” dinilai memantik reaksi luas di kalangan pendidik.
Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PGRI, Wijaya, menyebut pernyataan tersebut berlebihan dan menyakitkan, terutama bagi guru honorer di pelosok.
“Guru honorer justru garda terdepan mencerdaskan bangsa, bukan beban negara,” tegas Wijaya dalam pernyataan sikap PGRI, Selasa (19/8/2025), dilansir JPNN.
Data Menunjukkan Guru Honorer Masih Terbanyak
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2022, terdapat 704.503 guru honorer aktif di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut ditambah 141.724 guru tidak tetap kabupaten/kota dan 13.328 guru tidak tetap tingkat provinsi yang masih mengabdi.
Pemerintah telah mengangkat 774.999 guru menjadi ASN PPPK hingga awal 2024, dengan target mencapai satu juta guru pada tahun berjalan.
Namun, pemerataan guru di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) masih menjadi tantangan serius yang memerlukan langkah strategis pemerintah.
Pengorbanan Guru Pelosok Berbanding Terbalik dengan Stigma
Fakta di lapangan menunjukkan banyak guru mengajar dengan keterbatasan ekstrem, bahkan mengajar lintas mata pelajaran karena minimnya tenaga pendidik.
Di Sigi, Sulawesi Tengah, guru SMPN 16 mendaki bukit dan menyambangi rumah siswa tiga kali seminggu karena ketiadaan internet.
Di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, guru honorer Rudi Hartono menyeberangi sungai dengan rakit bambu, menggendong murid saat arus deras menghantam.
Sedangkan di Lebak, Banten, Jubaedah selama 30 tahun berjalan kaki menembus hutan, meski pernah terperosok jurang demi anak-anaknya.