JAKARTA, Pegaf.com — Ribuan buruh dari berbagai daerah akan menggelar aksi besar di Jakarta, Kamis (28/8/2025), memadati kawasan strategis.
Mereka dijadwalkan bergerak menuju Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan, menyuarakan aspirasi mengenai kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak.
Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan.
“Rekayasa lalu lintas telah kita siapkan manakala ada aktivitas, di Jalan Merdeka Selatan, DPR, ataupun titik-titik lain,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin, Rabu (27/8/2025), dilansir Kompas.
Ia mengimbau massa mematuhi aturan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Aksi ini diinisiasi Partai Buruh bersama koalisi serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan jalur massa sudah dipetakan.
“Dari Cikarang lewat tol, Cikupa-Balaraja lewat tol, Bogor-Depok lewat Jalan Raya Bogor, Pulo Gadung-Sunter lewat jalan biasa arah DPR,” katanya.
Polisi berharap penyampaian pendapat berjalan damai.
Komarudin menegaskan, “Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara, diatur undang-undang. Namun harus mematuhi aturan dan tidak merugikan pengguna jalan.”
Langkah ini diambil agar ketertiban tetap terjaga selama unjuk rasa berlangsung.
Tidak hanya di Jakarta, aksi serentak juga akan digelar di berbagai kota besar Indonesia.
Partai Buruh menyatakan, demonstrasi akan dilakukan damai dan menjadi momentum buruh menyampaikan aspirasi mendesak.
Said menyebut, aksi akan mengerahkan massa dari kawasan industri utama Jabodetabek serta sentra manufaktur lain.
Polda Metro Jaya telah menyiapkan pengamanan di beberapa titik krusial.
Petugas gabungan akan disebar untuk mengatur lalu lintas dan mengawal jalannya aksi.
Masyarakat diimbau menghindari jalur-jalur yang menjadi rute utama massa.
Selain itu, pengendara diarahkan mencari alternatif sebelum terjadi kepadatan.
Dengan potensi ribuan massa bergerak serentak, pemerintah daerah Jakarta memprediksi kepadatan akan meningkat di sekitar Monas, DPR RI, dan Istana.
Rekayasa lalu lintas diatur secara dinamis sesuai situasi lapangan.
Jika eskalasi meningkat, kepolisian akan menambah rute pengalihan untuk mencegah penumpukan kendaraan.
Aksi yang diinisiasi Partai Buruh ini juga diharapkan menjadi ajang tekanan politik terhadap pemerintah dan DPR.
Pasalnya, isu ketenagakerjaan yang diusung menyentuh jutaan pekerja.
Selain itu, agenda strategis seperti revisi undang-undang ketenagakerjaan dan tuntutan pajak pekerja menjadi sorotan publik nasional. *)
Reporter: Juan
Editor: Dilina