INTERNASIONAL, Pegaf.com — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan kekerasan berlebihan aparat keamanan saat gelombang protes Agustus 2025.
Seruan itu disampaikan setelah laporan menyebut sedikitnya enam orang tewas dalam demonstrasi menentang tunjangan perumahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah kebijakan penghematan.
“Kami mengikuti dengan cermat rangkaian kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan DPR,” ujar juru bicara Kantor HAM PBB (OHCHR), Ravina Shamdasani, Senin (1/9/2025), dilansir Kompas.
Ia menegaskan penggunaan kekuatan harus sesuai prinsip hukum internasional, termasuk saat militer dikerahkan mendukung kepolisian.
Hak Asasi dan Kebebasan Pers Jadi Sorotan
PBB menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi di tengah ketegangan sosial yang meluas.
Mereka juga meminta pemerintah memastikan media dapat meliput peristiwa secara bebas tanpa intimidasi.
“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan, harus mematuhi prinsip dasar penggunaan kekuatan,” tambah Shamdasani.
Selain itu, OHCHR menyerukan penyelidikan cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Mereka mengingatkan, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat penting untuk meredam keresahan publik yang kian meluas sejak aksi protes dimulai 25 Agustus 2025.
Dari Aksi Damai ke Gelombang Kerusuhan Nasional
Protes awalnya berlangsung damai di Jakarta, namun situasi berubah setelah beredar video mobil rantis Brimob melindas pengemudi ojek online pada Kamis malam.
Rekaman itu memicu kemarahan publik dan mendorong demonstrasi meluas ke berbagai kota besar Indonesia.
Peristiwa ini menjadi kerusuhan terburuk sejak Presiden Prabowo Subianto menjabat kurang dari setahun lalu.