PEGUNUNGAN ARFAK, Pegaf.com — Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) hingga kini belum membayar tunjangan dan gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi ini langsung memicu kemarahan dan kekecewaan para ASN yang merasa hak mereka diabaikan.
Lebih jauh, seorang peserta anonim di grup Facebook Kabupaten Pegunungan Arfak dengan tegas mengajak ASN melakukan aksi demonstrasi pada Senin, 30 Juni 2025 di halaman Kantor Bupati Pegaf, Ullong. Ajakan ini, yang dengan cepat mendapat dukungan luas, menjadi sinyal bahwa kesabaran ASN telah habis.
Selain itu, rencana demonstrasi ini berpotensi mengganggu agenda penting pemerintah, yakni penyerahan SK Penetapan Nomor Induk (PN) Formasi 2024 untuk CPNS dan CPPPK yang juga dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama dan di lokasi yang sama. Jika aksi berlangsung, bukan tidak mungkin acara tersebut akan terhambat.
Sampai saat ini, pemerintah tetap bungkam. Tidak ada pernyataan resmi, bahkan alasan keterlambatan pembayaran pun belum dijelaskan kepada publik. Kondisi ini semakin memperkeruh situasi dan mendorong ASN untuk bergerak lebih keras menuntut hak mereka.
Di sisi lain, para ASN yang diwawancarai dengan jelas menyatakan kekecewaan mereka. Mereka menuntut pemerintah segera membayar hak yang sudah mereka perjuangkan dengan kerja dan pengabdian. Tanpa pembayaran yang tepat waktu, mereka merasa pemerintah telah mencederai rasa keadilan.
“Kami sudah bekerja. Kami sudah mengabdi. Keluarga kami menunggu hak kami. Kalau pemerintah terus menunda, kami tidak lagi percaya pada keadilan,” tegas seorang ASN yang menolak menyebutkan namanya.
Lebih dari itu, para ASN mendesak pemerintah bertindak cepat dan menyelesaikan persoalan ini tanpa alasan yang berlarut-larut. Mereka menegaskan tidak akan membiarkan hak mereka terabaikan. Jika pemerintah tetap diam, mereka siap turun ke jalan dan menghentikan seluruh agenda yang akan digelar di halaman kantor bupati, termasuk penyerahan SK CPNS dan CPPPK.
Secara keseluruhan, situasi ini menjadi ujian serius bagi Pemerintah Kabupaten Pegaf. Pemerintah harus segera mengambil keputusan agar tidak memperpanjang krisis kepercayaan di kalangan ASN yang menjadi ujung tombak pelayanan publik. *)
Reporter: Elany
Editor: Dilina
Ilustrator: Gavier