JAKARTA, Pegaf.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan demonstrasi warga Pati mendesak Bupati Sudewo mundur harus tetap berjalan damai tanpa anarkis.
Menurut Tito, kebebasan berpendapat dijamin konstitusi, namun aksi massa tak boleh mengganggu ketertiban umum atau merusak fasilitas publik setempat.
“Pansus ada mekanismenya, jadi jaga jangan sampai ada anarkis. Menyampaikan pendapat boleh-boleh saja,” tegas Tito di Jakarta, dilansir Kompas.
Pansus DPRD Pati Jadi Penentu
Ia mengingatkan masyarakat agar menunggu proses Panitia Khusus DPRD Pati yang sedang mengkaji usulan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo.
Proses politik di DPRD dinilai lebih tepat karena memiliki dasar hukum, bukan sekadar tekanan massa di jalanan.
Tito menegaskan mekanisme pemakzulan diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Bupati Diminta Tetap Bekerja
Di tengah gelombang desakan mundur, Mendagri meminta Bupati Sudewo tetap melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana mestinya.
Menurut Tito, roda pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena ada desakan politik atau tekanan demonstrasi masyarakat.
“Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, bupati tetap bisa berjalan,” ujarnya menekankan pentingnya stabilitas birokrasi di Pati.
Latar Belakang Desakan Mundur
Gelombang protes muncul setelah sejumlah kebijakan Bupati Sudewo dinilai kontroversial, termasuk isu tata ruang, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
Sejak Juli 2025, ratusan warga berulang kali turun ke jalan menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan daerah.
DPRD Pati lalu membentuk Panitia Khusus untuk menilai dugaan pelanggaran, yang kini menjadi sorotan publik dan pemerintah pusat.
Perkembangan Aksi Demo
Berdasarkan catatan Kompas.com (10/8/2025), sedikitnya tiga kali aksi demo besar digelar di depan kantor DPRD Pati.
Sementara itu, DetikJateng (12/8/2025) melaporkan, sebagian tuntutan warga menyangkut dugaan penyalahgunaan anggaran serta konflik kepentingan proyek.
Hingga kini, DPRD Pati belum mengumumkan hasil resmi pansus, namun tekanan politik dan publik terus meningkat terhadap kepemimpinan Sudewo. *)
Reporter: Juan
Editor: Dilina