Risiko Politik dan Sipil
Selain beban anggaran, penggemukan organisasi TNI juga dikhawatirkan membawa risiko politik. Di daerah, keberadaan Kodam seringkali memiliki pengaruh besar terhadap dinamika pemerintahan daerah, terutama dalam hal keamanan dan stabilitas.
Pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, menilai bahwa penambahan struktur harus diiringi dengan pengawasan ketat agar tidak keluar dari koridor pertahanan murni. “Kalau tidak diawasi, potensi TNI terlibat dalam politik praktis di daerah tetap ada, walaupun undang-undang sudah melarangnya,” katanya dalam diskusi publik yang disiarkan TV One (8/8/2025).
Sejumlah kalangan sipil pun mengingatkan bahwa sejarah membuktikan sulitnya membatasi peran militer ketika struktur dan sumber daya mereka semakin besar. Tanpa kontrol demokratis yang efektif, pembesaran ini berpotensi menggeser keseimbangan hubungan sipil-militer.
Kebijakan yang Pro-Kontra
Peresmian enam Kodam baru oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi kebijakan strategis yang mengundang pro dan kontra. Pemerintah berdalih langkah ini demi memperkuat pertahanan negara, sementara pengkritik melihatnya sebagai kemunduran reformasi TNI dan beban baru bagi APBN.
Di tengah kondisi fiskal yang ketat, penambahan struktur militer sebesar ini memunculkan pertanyaan: apakah ini benar-benar kebutuhan mendesak, atau sekadar langkah politik untuk memperkuat pengaruh? *)
Reporter: Juan
Editor: Dilina