SORONG, Pegaf.com — Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan percepatan pembangunan internet di Papua Barat Daya. Rakor dilaksanakan Selasa (19/8/2025) di Kota Sorong, menghadirkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya mempercepat pemerataan akses digital serta mengurangi kesenjangan teknologi.
Kemenko Polkam memandang konektivitas digital bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan fondasi kedaulatan, keamanan, dan pemerataan pembangunan nasional. Internet dianggap sebagai “bambu runcing” modern menghadapi tantangan global. Karena itu, strategi percepatan dipandang mutlak, terlebih Papua Barat Daya baru terbentuk sebagai provinsi administrasi pada 2022.
Tiga Agenda Utama Rakor Nasional
Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menyampaikan ada tiga agenda besar rakor. Pertama, pemetaan wilayah prioritas dan blankspot agar pembangunan internet berbasis data faktual, tepat sasaran, dan efisien. Kedua, strategi percepatan serta penguatan sistem, dengan kebijakan pembangunan infrastruktur internet terukur dan berjangka panjang. Ketiga, komitmen bersama lintas sektor.
Menurut Agus, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, industri, dan asosiasi harus membentuk ekosistem digital inklusif, aman, serta berkelanjutan. Ia menegaskan, “Jika dulu senjata kita bambu runcing, kini senjata kita adalah teknologi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.”
Tantangan Medan dan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur digital di Papua Barat Daya tidaklah mudah. Kondisi geografis wilayah dengan pegunungan, pulau-pulau kecil, serta kampung terpencil menghadirkan tantangan. Transportasi darat terbatas, distribusi logistik mahal, dan listrik belum merata. Hal ini membuat biaya pembangunan menara BTS dan fiber optik lebih tinggi dibandingkan Jawa.
Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet nasional 79,5% pada 2023. Namun Papua Barat Daya termasuk wilayah dengan akses paling rendah, rata-rata hanya 45% penduduk terhubung internet. Angka ini tertinggal jauh dibandingkan Jawa yang mencapai lebih dari 90%.
Dukungan Pemerintah Daerah
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyatakan kesiapan daerah mendukung penuh langkah pemerintah pusat. Menurutnya, kolaborasi dengan kementerian dan industri sangat penting agar jaringan internet bisa menjangkau hingga kampung-kampung terpencil.
Ia menegaskan, “Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas jaringan internet hingga kampung-kampung terpencil.” Elisa menambahkan, keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan pusat krusial. Namun ia percaya, jika pembangunan infrastruktur internet berjalan, maka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi digital rakyat Papua akan meningkat.
Kehadiran Multi-Stakeholder
Rakor ini melibatkan berbagai instansi strategis. Hadir perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), serta operator telekomunikasi nasional. Dari pemerintah daerah, hadir bupati, wakil bupati, hingga kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota di Papua Barat Daya.
Kolaborasi lintas lembaga ini menunjukkan seriusnya pemerintah menjadikan Papua Barat Daya prioritas pembangunan digital. Tanpa komitmen bersama, infrastruktur tidak akan berkelanjutan. Operator seluler membutuhkan dukungan regulasi dan keamanan, sedangkan pemerintah daerah memerlukan jaringan internet untuk layanan publik.
Urgensi Digitalisasi Papua Barat Daya
Papua Barat Daya merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari Papua Barat pada 2022, dengan lima kabupaten dan satu kota. Provinsi ini memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik. Sumber daya alam melimpah, dari perikanan, pariwisata bahari, hingga perkebunan. Namun semua itu sulit berkembang tanpa akses internet yang memadai.
Kementerian Kominfo mencatat, hingga akhir 2024 masih terdapat lebih dari 3.500 titik blankspot di Papua dan Papua Barat Daya. Pemerintah menargetkan pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) dan perluasan jaringan fiber optik untuk menutup kesenjangan.