Apa yang Dibutuhkan Anak Papua? Makanan atau Buku?
Masyarakat di Papua Barat, terutama di wilayah pegunungan, telah lama mengeluhkan kurangnya dukungan konkret untuk dunia pendidikan. Banyak sekolah kekurangan buku pelajaran, guru honorer tidak dibayar, dan anak-anak berjalan kaki berjam-jam menuju sekolah tanpa seragam layak.
Sebuah studi oleh UNICEF (2023) menyebutkan bahwa lebih dari 42% anak usia sekolah dasar di Papua tidak memiliki akses terhadap buku pelajaran standar nasional. Dalam konteks ini, masyarakat mempertanyakan mengapa pemerintah lebih memilih memberikan makanan bergizi yang kualitasnya belum terjamin ketimbang mengalokasikan anggaran untuk buku dan pakaian gratis.
Sebagaimana disampaikan oleh beberapa orang tua murid di daerah Manokwari Barat, “Kami lebih ingin buku dan baju sekolah untuk anak-anak, makanan bisa kami siapkan di rumah.” Ini menunjukkan adanya disonansi antara kebijakan pusat dan kebutuhan konkret masyarakat lokal.
Kesehatan vs Keselamatan: Dimana Pengawasan Negara?
Insiden keracunan massal di Manokwari merupakan tamparan keras bagi pemerintah daerah dan pusat. Ini adalah kegagalan pengawasan publik. Kepala Ombudsman Papua Barat, Amus Atkana, telah menyuarakan pentingnya evaluasi serius terhadap pelaksanaan MBG. Namun pengawasan tidak cukup hanya berupa reaksi terhadap kejadian. Harus ada sistem pencegahan yang ketat, termasuk sertifikasi vendor makanan, audit mutu, serta pelibatan orang tua dalam memilih model pemberian gizi kepada siswa.
Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, negara wajib menjamin keamanan pangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Jika program MBG justru menciptakan risiko kesehatan, maka negara telah lalai menjalankan mandat konstitusionalnya.