JAKARTA, Pegaf.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.
Ia menilai, monitoring dari Kementerian Keuangan belum berjalan optimal sehingga banyak belanja pemerintah berjalan lambat, termasuk program gizi tersebut.
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya akan memperbaiki tata kelola fiskal agar belanja publik lebih berdampak.
Ia menyebut, “Ada yang komplain, MBG penyerapannya rendah, ternyata monitoringnya tidak bagus,” ujarnya sambil menekankan evaluasi, dilansir Bisnis.com.
Strategi Transparansi dan Monitoring
Untuk memperkuat akuntabilitas, Purbaya akan mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan paparan publik bulanan mengenai realisasi anggaran MBG.
Ia bahkan berencana mendampingi Kepala BGN saat konferensi pers jika serapan anggaran buruk, agar masyarakat mendapat penjelasan langsung.
Selain MBG, Purbaya menegaskan akan menyisir program pemerintah lain dengan serapan anggaran lambat, sembari menyiapkan intervensi percepatan.
“Kami akan kirim orang supaya jalannya cepat, kemudian monitor secara reguler,” tegasnya mengenai strategi percepatan belanja.
Realisasi Serapan MBG
Badan Gizi Nasional mencatat realisasi MBG per 8 September 2025 mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6% dari total pagu Rp71 triliun.
Angka itu melampaui target Agustus sebesar Rp9,1 triliun, sehingga progres disebut positif walau masih jauh dari total.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa capaian serapan anggaran berbanding lurus dengan jumlah dapur SPPG yang beroperasi.
Ia menyebut, “Setiap 1 SPPG operasional akan menyerap kurang lebih Rp1 miliar setiap bulan,” ujarnya dalam RDP di DPR.
Target Ekspansi SPPG
Hingga awal September, BGN berhasil membangun 7.453 SPPG, melampaui target 7.000 titik dengan menjangkau 22 juta penerima manfaat.