Pada bulan berikutnya, BGN menargetkan 14.000 SPPG untuk menjangkau 42 juta penerima manfaat, dengan serapan mencapai Rp19,63 triliun.
Selanjutnya, pada Oktober ditargetkan terbentuk 21.000 SPPG dengan serapan Rp37,86 triliun.
Pada November meningkat menjadi 31.000 titik dengan realisasi Rp59,55 triliun, mencakup wilayah 3T. Akhirnya, Desember ditargetkan Rp76,42 triliun.
Kritik terhadap Anggaran MBG
Program MBG tidak lepas dari kritik, terutama terkait alokasi anggaran yang dianggap menggerus porsi pendidikan.
Beberapa pihak menilai, hingga 44,2% anggaran pendidikan tersedot untuk program ini. Namun, perhitungan resmi Kemenkeu menunjukkan porsi sebenarnya hanya 29,5%.
Menkeu Sri Mulyani saat itu menegaskan, anggaran MBG Rp335 triliun pada 2026 terdiri dari dana pendidikan Rp223,6 triliun dan kesehatan Rp24,7 triliun.
Dengan demikian, tudingan bahwa program ini hanya membebani pendidikan dinilai tidak sepenuhnya benar.
Tantangan Implementasi Lapangan
Di lapangan, implementasi MBG menghadapi tantangan serius, mulai dari pembangunan dapur, rantai pasok pangan, hingga pelatihan tenaga pengelola.
Beberapa kasus mark-up anggaran dan keracunan massal juga menambah sorotan publik terhadap efektivitas program ini.
Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan mengakui masih banyak masalah manajemen yang harus diselesaikan.
“Begitu banyak masalah manajemen agar program berjalan baik,” ujarnya sambil mengapresiasi kerja keras BGN dan jajarannya.
Arah Perbaikan ke Depan
Dengan strategi transparansi, monitoring intensif, serta percepatan pembangunan SPPG, program MBG diharapkan lebih efektif dalam menyerap anggaran.
Pemerintah kini berfokus agar belanja publik dapat langsung menggerakkan ekonomi rakyat melalui penyediaan gizi sehat.
Keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kolaborasi antar lembaga, keterbukaan informasi publik, dan kesigapan mengatasi masalah lapangan.
Dengan demikian, target besar Presiden Prabowo dalam membangun sumber daya manusia unggul bisa lebih realistis tercapai. *)
Reporter: Juan
Editor: Dilina