/

OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer: Pukulan Politik dan Integritas Kemenaker

KPK Bongkar Dugaan Pemerasan Sertifikat K3

/
1028 dilihat
6 menit baca

Jejak Kasus dan Imbas terhadap Layanan Publik

Kasus dugaan pemerasan ini menjadi perhatian publik karena sertifikasi K3 merupakan salah satu elemen vital dalam menjaga keselamatan pekerja di Indonesia.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024, tercatat 265 ribu kasus kecelakaan kerja dengan kenaikan 7,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sertifikat K3 menjadi syarat utama bagi perusahaan dalam memastikan standar keselamatan, dan praktik pemerasan dapat memperlambat proses perizinan serta menghambat investasi di sektor industri.

KPK mencatat, sektor pelayanan publik dan perizinan masih menjadi lahan rawan praktik korupsi.

Sepanjang semester I 2025, terdapat 32 OTT yang mayoritas berkaitan dengan pengadaan barang, jasa, dan penerbitan sertifikasi.

Dampak Politik: Ujian Komitmen Prabowo terhadap Antikorupsi

Penangkapan Immanuel Ebenezer juga memiliki dimensi politik yang signifikan.

Sebagai Ketua Relawan Prabowo Mania sebelum menjabat Wamenaker, keterlibatannya dalam kasus ini menimbulkan tekanan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo sebelumnya menegaskan tidak ada toleransi bagi pejabat yang melakukan korupsi.

Kasus ini dapat menjadi batu uji komitmen tersebut, sekaligus sorotan publik terhadap proses rekrutmen pejabat politik yang diduga memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Pengamat politik dari LIPI, Dr. Renaldi Prasetyo, menilai, “OTT ini menjadi pukulan ganda. Pertama, mencoreng upaya reformasi layanan publik di Kemenaker. Kedua, memunculkan pertanyaan publik terhadap seleksi pejabat yang lebih mempertimbangkan loyalitas politik ketimbang integritas.”

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

error: Maaf, seluruh konten dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta!