/

Pegunungan Arfak Tertinggal: Satgas Makan Bergizi Tak Juga Dibentuk

Desakan BGN untuk Pegaf

/
1030 dilihat
6 menit baca

MANOKWARI, Pegaf.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak percepatan pembentukan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh distrik Papua Barat. Pegaf belum bergerak.

Hingga kini, hanya tiga daerah di Papua Barat yang telah membentuk satgas pengawasan MBG, yakni Teluk Bintuni, Kaimana, dan Fakfak.

Distrik lain seperti di Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan Teluk Wondama masih belum menindaklanjuti instruksi pembentukan satgas tersebut.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran, mengingat program MBG adalah kebijakan nasional yang harus diawasi secara ketat di tingkat daerah.

Kegiatan Focus Group Discussion pelaksanaan MBG di Papua Barat. Pegunungan Arfak Tertinggal, Satgas Makan Bergizi Tak Juga Dibentuk | Dok. ANTARA / Ali Nur Ichsan
Kegiatan Focus Group Discussion pelaksanaan MBG di Papua Barat. Pegunungan Arfak Tertinggal, Satgas Makan Bergizi Tak Juga Dibentuk | Dok. ANTARA / Ali Nur Ichsan

Perwakilan BGN Papua Barat, Erika Vionita, mengatakan satgas memiliki peran vital dalam menjamin kualitas program di lapangan.

“Tanpa satgas, pengawasan menu, distribusi, dan pemerataan penerima manfaat akan terhambat,” ujar Erika Vionita saat ditemui di Manokwari, dilansir ANTARA.

Surat edaran Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah menginstruksikan seluruh daerah segera membentuk satgas pengawasan program MBG.

Namun, Pegaf dan beberapa kabupaten lainnya justru belum menindaklanjuti, membuat pelaksanaan program rawan menghadapi hambatan teknis.

Peran Penting Satgas MBG

Satgas MBG bertugas mengawasi distribusi makanan bergizi di sekolah dan memastikan penerima manfaat non-siswa juga terlayani dengan baik.

Mereka memantau langsung proses penyaluran, mulai dari dapur penyedia hingga menu sampai ke tangan penerima manfaat.

Kelompok penerima manfaat meliputi siswa, ibu hamil, dan balita yang membutuhkan asupan gizi sesuai standar kesehatan nasional.

Baca juga:  PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya DPR

Satgas juga menjadi penghubung komunikasi antara petugas lapangan, sekolah, dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah cepat.

Tanpa keberadaan satgas, laporan kendala dan penyelesaian masalah berpotensi lambat, sehingga memengaruhi efektivitas program MBG.

BGN menilai Pegaf perlu segera membentuk tim pengawas demi menghindari penurunan kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Koordinasi intensif rencananya akan dilakukan BGN bersama Wakil Kepala Distrik Manokwari dan pejabat daerah lain.

“Satgas adalah garda terdepan menjaga standar gizi dan kelancaran distribusi,” tegas Erika Vionita.

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

error: Maaf, seluruh konten dilindungi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta!