Pelayanan Publik Pegaf Bobrok: Birokrasi Sibuk, Rakyat Menderita

Pernyataan tegas Mendagri Tito Karnavian tentang rendahnya serapan anggaran di provinsi baru Papua secara gamblang membuka kenyataan pahit yang selama ini tersembunyi. Daerah-daerah pemekaran, termasuk Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), kini harus bercermin. Mendagri dengan jelas menyoroti bahwa belanja pegawai menghabiskan porsi anggaran yang sangat besar. Sementara itu, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat justru tidak tersentuh. Pernyataan tersebut tidak hanya menjadi kritik, melainkan juga menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah seperti Pegaf yang hingga pada saat ini masih membiarkan pelayanan publik dalam kondisi yang memprihatinkan.

Pegunungan Arfak sebenarnya memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, potensi itu terus terkubur karena pemerintah daerah lebih sering terjebak dalam pola lama, yaitu birokrasi yang gemuk tetapi miskin kinerja. Pemerintah Pegaf cenderung menghabiskan anggaran untuk belanja rutin, sedangkan kebutuhan riil masyarakat dibiarkan terbengkalai. Jalan-jalan tetap rusak, puskesmas tidak berfungsi optimal, sekolah kekurangan guru, dan pelayanan administrasi tetap lambat. Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik di Pegaf berjalan sangat buruk.

Birokrasi yang Sibuk Mengurus Diri Sendiri

Banyak laporan keuangan menunjukkan bahwa pemerintah Pegaf lebih memprioritaskan belanja pegawai. Mereka mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk membayar gaji, tunjangan, dan perjalanan dinas. Sementara itu, mereka justru mengabaikan belanja modal yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar. Pola pengelolaan anggaran seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah Pegaf lebih sibuk mengurus diri sendiri daripada melayani rakyat.

Banyak birokrat di Pegaf tampaknya menjadikan pemerintahan sebagai tempat berlindung, bukan sebagai alat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Mereka menikmati gaji rutin, tetapi mereka sering mengabaikan kewajibannya. Bahkan, mereka kerap mangkir dari kantor, dan mereka lebih sibuk dalam kegiatan pribadi dibandingkan melaksanakan tugas pelayanan publik. Lebih parah lagi, pengawasan terhadap kinerja mereka hampir tidak berjalan. Tidak ada sanksi yang tegas ketika pegawai tidak bekerja dengan baik. Bahkan, masyarakat pun tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Akibatnya, pelayanan publik tetap buruk, dan rakyat terus menjadi korban.

Pelayanan Publik yang Jauh dari Harapan

Di sektor kesehatan, warga Pegaf harus berjuang keras untuk mendapatkan pelayanan. Puskesmas-puskesmas di distrik terpencil sering kekurangan tenaga medis. Bahkan, beberapa puskesmas tutup karena tidak ada pegawai yang hadir. Selain itu, masyarakat juga kesulitan mendapatkan obat-obatan. Mereka harus menempuh perjalanan panjang dan melewati jalan rusak untuk sekadar memperoleh layanan kesehatan dasar.

Dalam dunia pendidikan, masalahnya tidak kalah memprihatinkan. Banyak sekolah di kampung-kampung dibiarkan kosong karena gurunya tidak hadir. Murid-murid sering belajar tanpa pendampingan yang layak. Bahkan, tidak jarang sekolah ditutup berhari-hari tanpa kejelasan. Pemerintah Pegaf terus membiarkan masalah ini tanpa solusi yang konkret. Mereka seolah tidak peduli bahwa generasi muda Pegaf kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Tidak hanya itu, pelayanan administrasi di kantor-kantor pemerintah juga sangat lambat. Masyarakat yang ingin mengurus dokumen penting, seperti KTP, KK, dan surat usaha, seringkali harus menunggu berhari-hari. Bahkan, banyak warga terpaksa bolak-balik kantor dinas hanya untuk mendapatkan tanda tangan seorang pejabat yang sering tidak berada di tempat. Pemerintah Pegaf tampaknya belum mampu membangun sistem pelayanan yang efisien dan ramah terhadap masyarakat.

Rakyat Selalu Menjadi Korban

Ketika pemerintah Pegaf terus menghabiskan anggaran untuk kepentingan birokrasi, rakyat selalu menjadi korban. Mereka tetap terjebak dalam isolasi yang menyakitkan. Harga-harga kebutuhan pokok di Pegaf tetap tinggi karena pemerintah tidak memperbaiki akses jalan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan tetap buruk karena pemerintah tidak serius membangun fasilitas yang memadai. Peluang usaha juga semakin sempit karena pemerintah gagal menciptakan iklim ekonomi yang sehat.

Ironisnya, para pejabat daerah justru sibuk mengejar penghargaan formal. Mereka sering membanggakan diri dalam berbagai forum dan memamerkan pencapaian yang sebenarnya semu. Mereka lebih mengejar popularitas daripada memperbaiki pelayanan publik. Padahal, ukuran keberhasilan pemerintah semestinya terlihat dari meningkatnya kesejahteraan rakyat, bukan dari banyaknya piagam penghargaan yang dipajang di dinding kantor.

Pemerintah Pegaf Harus Berbenah Sekarang

Kritik Mendagri Tito harus menjadi cambuk keras bagi pemerintah Pegaf. Pemerintah tidak boleh mengabaikan fakta bahwa serapan anggaran yang rendah mencerminkan kegagalan dalam manajemen dan perencanaan. Pegaf harus segera membatasi belanja pegawai yang berlebihan. Pemerintah harus memperbesar porsi anggaran yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah Pegaf harus berani melakukan reformasi birokrasi. Pegawai yang tidak disiplin harus diberi sanksi tegas. Pegawai yang tidak mampu bekerja dengan baik harus diganti. Pemerintah harus mendorong setiap aparatur untuk bekerja profesional, melayani rakyat dengan sepenuh hati, dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

Pemerintah juga harus memperkuat pengawasan anggaran. Mereka perlu melibatkan masyarakat dalam memantau pelaksanaan program. Dengan keterlibatan masyarakat, peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran bisa ditekan. Selain itu, pemerintah pusat juga harus memperketat pengawasan dan memberikan sanksi bagi daerah yang tidak transparan.

Jangan Jadi Contoh Buruk Otonomi Daerah

Pegaf tidak boleh menjadi contoh buruk dari kegagalan otonomi daerah. Otonomi seharusnya memberikan kesempatan bagi daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Namun, jika Pegaf terus mengulangi kesalahan yang sama, otonomi daerah di sana hanya akan menjadi formalitas tanpa makna. Pegaf harus membuktikan bahwa mereka mampu mengelola anggaran dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

Pelayanan publik yang buruk di Pegaf adalah masalah serius. Pemerintah Pegaf harus segera membenahi diri dan bekerja lebih keras. Masyarakat Pegaf berhak mendapatkan layanan yang layak, infrastruktur yang memadai, pendidikan yang berkualitas, dan akses kesehatan yang mudah. Mereka tidak boleh terus menjadi korban dari birokrasi yang malas dan anggaran yang salah urus.

Pegaf harus bangkit. Pemerintah harus membuktikan bahwa mereka bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kenyamanan birokrat. Jika Pegaf tidak segera berbenah, maka otonomi daerah hanya akan menjadi impian kosong yang tidak pernah memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. *)

Penulis: Tim Redaksi
Editor: Dilina
Ilustrator: Gavier