Proses Legislasi Sedang Berjalan di DPR dan Pemerintah
DPR telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Haji dari pemerintah.
Pembahasan lebih lanjut akan menentukan nasib perubahan ini, apakah disetujui menjadi kementerian atau tetap berbentuk badan pengelola.
Dampak Positif dan Potensi Kritik Kebijakan Baru
Jika terbentuk, Kementerian Haji dan Umrah akan menjadi kementerian baru pertama di era Presiden Prabowo Subianto.
Namun, pengamat tata kelola pemerintahan memperingatkan potensi pembengkakan struktur kabinet dan biaya operasional negara. *)
Reporter: Juan
Editor: Dilina