Dukungan Lintas Kementerian dan Lembaga
Hadir dalam rapat Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Wamenkeu Suahasil Nazara memberikan pandangan strategis bagi Koperasi Merah Putih.
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari menegaskan pentingnya pengawasan akuntabel dalam pengelolaan dana koperasi.
Rapat dihadiri 38 gubernur yang berkomitmen mengawal percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing.
Mereka sepakat membentuk tim daerah memastikan Koperasi Merah Putih berjalan efektif dan memberi manfaat langsung bagi warga desa.
Arah Kebijakan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo memandang Koperasi Merah Putih sebagai sarana melepaskan ketergantungan rakyat dari tengkulak, perantara, dan sistem pasar merugikan.
Melalui Koperasi Merah Putih, pemerintah memastikan hasil bumi, kerajinan, dan potensi desa dikelola langsung masyarakat demi keuntungan maksimal.
Prabowo menekankan negara harus menjadi penggerak yang menciptakan akses pasar, modal, dan peluang usaha bagi masyarakat desa.
Ia yakin jika seluruh provinsi menggerakkan Koperasi Merah Putih secara konsisten, ekonomi desa akan tumbuh pesat dan mengurangi kesenjangan.
Dengan sinergi pusat-daerah, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi rakyat dan ketahanan nasional berbasis desa. *)
Reporter: Juan
Editor: Dilina