JAKARTA, Pegaf.com — Pemerintah pusat mengumumkan distribusi belanja APBN 2026 yang berbeda di tiap wilayah.
Papua dan Maluku tercatat sebagai penerima tertinggi dengan Rp12,5 juta per penduduk.
Sementara itu, Pulau Jawa mendapat Rp5,1 juta per orang, terendah di Indonesia.
Sumatra memperoleh Rp5,6 juta, Kalimantan Rp8,5 juta, Sulawesi Rp7,3 juta, sedangkan Bali-Nusa Tenggara Rp6,4 juta.
Perbedaan ini dipengaruhi jumlah penduduk yang bervariasi di setiap pulau besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pemerataan fiskal.
“Jawa mungkin paling kecil karena penduduknya paling banyak, Rp5,1 juta per penduduk,” jelasnya dalam rapat kerja virtual dengan DPD RI, dilansir CNN Indonesia.
Distribusi anggaran ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan wilayah barat dan timur Indonesia.
Program Prioritas Presiden Jadi Penyerap Anggaran
Tiga program utama Presiden Prabowo Subianto menyerap porsi besar dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).
Ketiganya adalah makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta cek kesehatan gratis.
Program MBG sendiri mencapai Rp335 triliun, hampir menyamai subsidi energi dan kompensasi senilai Rp381,3 triliun.
“Kalau hanya lihat dari transfer, tidak akan menceritakan secara utuh pemihakan APBN kepada daerah,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah pusat mengalokasikan belanja Rp1.376,9 triliun untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dengan adanya program prioritas tersebut, belanja pemerintah diharapkan memberi manfaat langsung pada masyarakat, bukan hanya kepada pemerintah daerah.
TKD Turun, Pemerintah Tegaskan Bukan Pemotongan
Dana TKD pada RAPBN 2026 ditetapkan Rp650 triliun, turun 29 persen dari Rp919 triliun tahun ini.
Namun, Sri Mulyani menegaskan tidak ada pemotongan anggaran daerah.
Penurunan ini lebih kepada realokasi untuk mendukung program prioritas yang lebih luas.
“Ini supaya tidak menimbulkan persepsi seolah-olah anggaran daerah dipotong,” tegasnya.
Pemerintah memastikan dana yang mengalir ke daerah tetap meningkat bila dihitung bersama belanja K/L.
Pendekatan ini dilakukan karena APBN memiliki keterbatasan di tengah kebutuhan nasional yang besar.
Belanja pemerintah pusat diarahkan ke 18 program utama dengan dua sektor terbesar yaitu subsidi energi dan makan bergizi gratis.
Kebijakan redistribusi ini diharapkan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Analisis: Pemerataan Fiskal Lewat Alokasi Per Kapita
Strategi pemerintah membagi belanja berdasarkan jumlah penduduk menunjukkan upaya redistribusi fiskal.