JAKARTA, Pegaf.com — Pemerintah merumuskan strategi penghematan energi sektor publik sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi peningkatan konsumsi energi nasional.
Kebijakan ini menyasar sektor pendidikan kesehatan dan layanan umum dengan tujuan menjaga efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan pemerintah menggunakan pendekatan berbasis data konsumsi energi dan mobilitas sektoral.
“Langkah efisiensi harus disusun terukur berbasis data konsumsi energi serta mobilitas agar tidak menimbulkan dampak berlebihan,” ujar Pratikno dalam keterangannya, mengutip Antara.
Pemerintah membahas kebijakan tersebut melalui rapat koordinasi teknis daring bersama kementerian terkait guna memastikan keselarasan implementasi lintas sektor secara menyeluruh.
Lima Strategi Utama Penghematan Energi
Pemerintah menetapkan lima strategi utama termasuk penerapan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara untuk mengurangi mobilitas harian dan konsumsi bahan bakar.
Optimalisasi platform digital menjadi langkah berikutnya dengan mendorong rapat daring serta pelayanan publik berbasis teknologi guna menekan kebutuhan perjalanan dinas.
Pembatasan perjalanan dinas dilakukan secara selektif dengan mengutamakan kegiatan prioritas dan mengganti pertemuan fisik menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh.
Penghematan energi juga diterapkan pada operasional gedung melalui pengaturan listrik pendingin ruangan serta pencahayaan agar lebih efisien dan terkendali.
Penyesuaian metode pembelajaran dilakukan dengan kombinasi daring dan luring sesuai karakter pelajaran guna menjaga efektivitas proses pendidikan nasional.
Pendidikan dan Layanan Tetap Prioritas
Pratikno menegaskan pemerintah tetap menjaga kualitas pendidikan terutama kegiatan praktikum yang memerlukan kehadiran langsung di ruang kelas atau laboratorium.
“Kegiatan pembelajaran praktikum tetap diarahkan berlangsung tatap muka agar kualitas pendidikan tidak terganggu,” kata Pratikno menegaskan.
Pemerintah memastikan kebijakan efisiensi tidak menghambat layanan kesehatan pendidikan serta pelayanan umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat setiap hari.
Rapat juga mencatat isu strategis termasuk penyesuaian distribusi program makan bergizi gratis jika terjadi perubahan kehadiran siswa di sekolah.
Selain itu pemerintah mengkaji opsi pembiayaan alternatif untuk mendukung akses internet peserta didik apabila pembelajaran daring diterapkan secara lebih luas.
Implementasi Dimulai April 2026
Pemerintah menargetkan kebijakan penghematan energi mulai berlaku pada April 2026 setelah melalui koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga terkait.
“Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan efisiensi berjalan efektif dan pelayanan publik tetap optimal,” ujar Pratikno menekankan.
Hasil rapat koordinasi akan disusun dalam laporan resmi kepada Presiden yang memuat data konsumsi energi serta rekomendasi kebijakan sektoral.
Sejumlah kementerian terlibat dalam pembahasan termasuk bidang pendidikan kesehatan keagamaan birokrasi serta kepemudaan sebagai pelaksana utama kebijakan ini.
Pemerintah berharap strategi ini mampu menekan konsumsi energi nasional sekaligus meningkatkan disiplin penggunaan energi secara berkelanjutan di sektor publik. *)
Reporter: Juan
Editor: Dilina