MANOKWARI, Pegaf.com — Platform media sosial TikTok kembali menjadi ruang konsolidasi digital bagi masyarakat, kali ini terkait aksi demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada Senin, 14 Juli 2025, pukul 09.00 WIT di halaman Kantor Bupati Manokwari. Aksi ini digagas oleh sejumlah kepala kampung dan aparatur kampung sebagai bentuk protes atas belum dibayarkannya Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I yang seharusnya telah dicairkan sejak awal tahun.
Dalam unggahan akun TikTok @yancesayori, dijelaskan bahwa kini telah memasuki bulan ketujuh, namun dana ADK tahap pertama belum juga dibayarkan kepada para kepala kampung dan perangkatnya, “masuk bulan ketujuh ADK tahap 1 Kabupaten Manokwari masih belum dibayarkan. Ada apa dengan Kasda Kabupaten Manokwari? Sehingga sampai sekarang (10/7) kepala kampung dan aparatur kampung belum menerima hak mereka.” tulis akun tersebut dalam video yang kini telah ditonton ribuan kali.
Akun tersebut juga mengungkapkan adanya ketidakjelasan dalam penjelasan pihak pemerintah daerah. Disebutkan bahwa dalam pertemuan bersama pimpinan keuangan daerah, disampaikan bahwa pembayaran honor aparatur kampung akan menggunakan pos dana Otonomi Khusus (Otsus), bukan dari dana ADK sebagaimana mestinya. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis di kalangan masyarakat: ke mana sebenarnya dana ADK itu dialokasikan?
“Apalagi tadi hasil pertemuan dengan pimpinan keuangan, katanya honor nanti dibayarkan pakai dana Otsus, lantas dana ADK lari kemana? ” lanjut akun itu dalam unggahannya.
Sejumlah warganet dan aktivis lokal mendukung aksi ini dengan menyuarakan kekesalan terhadap lambannya penyaluran anggaran kampung. Aksi ini disebut bukan hanya soal hak aparatur kampung, tetapi juga tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Manokwari terkait isu ini. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa masalah keterlambatan pencairan dana kampung kerap kali berkaitan dengan proses administrasi dan pengelolaan kas daerah yang tidak stabil.
Aksi yang rencana akan digelar Senin mendatang ini diperkirakan akan dihadiri oleh puluhan kepala kampung, aparat kampung, serta simpatisan dari berbagai distrik di Kabupaten Manokwari. Mereka menuntut kejelasan serta pencairan segera atas hak-hak keuangan yang sudah tertunda selama berbulan-bulan.
Jika tidak ada respon cepat dari pihak pemerintah daerah, demonstrasi ini berpotensi berkembang menjadi isu yang lebih luas terkait pengelolaan keuangan publik di tingkat kampung. *)
Reporter: Elany
Editor: Dilina